Raja Ampat//. Setiap sekolah penerima bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS) diharapkan mampu melaksanakan pengelolaan bantuan tersebut dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Hal itu penting dilakukan untuk menghindari adanya tindak penyalahgunaan anggaran dana BOS tersebut.
Transparansi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai Permendikbudristek RI Nomor 63 Tahun 2023 mencakup keterbukaan dalam proses perencanaan, pengalokasian dan pelaporan penggunaan dana.
Transparansi tersebut merupakan kunci optimal Dana BOS, baik antara pihak sekolah dan orang tua murid diperlukan agar pemanfaatannya benar-benar sesuai kebutuhan dan aturan.
Hal ini penting, karena di tahun 2025 transparansi penggunaan Dana Bos harus dilakukan secara terbuka, mulai dari penyusunan anggaran sekolah (RKAS) yang melibatkan semua stakeholder pendidikan dewan guru ASN, Komite sekolah dan Orang tua murid.
Sesuai aturan terbaru, pengelolaan Dana BOS 2025 harus Transparansi dan Akuntabel. Sekolah diwajibkan membuat laporan penggunaan dana secara rinci yang dapat diakses oleh publik, termasuk melalui papan informasi atau situs resmi sekolah.
Tuntutan transparansi ini semakin mendesak mengingat pentingnya peran Dana BOS dalam mendukung kegiatan belajar-mengajar di sekolah. Dengan alokasi dana yang tepat, diharapkan mutu pendidikan dapat meningkat, memberikan dampak positif bagi siswa.
Pihak sekolah harus berhati-hati dalam pengelolaan Dana Bos sehingga tidak terjerat dalam kasus hukum yang ada. Karena jika dalam pengawasan baik itu dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan Inspektorat Jenderal Kemdikbud masih menemukan pengelolaan Dana Bos yang belum transparansi. Hal ini menjadi perhatian yang serius pihak sekolah maupun para pengelolaan Dana Bos tersebut.
