Jakarta, Detiksatu.id —30 Desember 2025-Konten media sosial TikTok yang menampilkan figur dan institusi penegak hukum kembali mencatatkan capaian penonton yang tinggi. Berdasarkan pantauan publik, sejumlah tayangan berhasil menembus ratusan ribu penonton, sekaligus memicu perhatian luas dari masyarakat digital.
Konten yang menampilkan Kapolda Kalimantan Tengah tercatat pecah rekor dengan 394.100 penonton, menempati posisi teratas. Capaian tersebut disusul oleh Agus Flores, Ketua Umum sekaligus pendiri Fast Respon Nusantara (FRN), dengan 355.500 penonton. Sementara itu, tayangan yang menampilkan Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipiter) Bareskrim Polri juga mencatat angka signifikan yakni 384.300 penonton.
Tingginya jumlah penonton ini mencerminkan besarnya perhatian publik terhadap isu-isu hukum, kinerja institusi penegak hukum, serta figur yang aktif menyuarakan kontrol sosial dan edukasi publik melalui media digital. Di ruang komentar, netizen memberikan respons beragam, mulai dari apresiasi hingga kritik konstruktif yang mendorong pendalaman substansi konten.
Menjelang akhir tahun, Agus Flores memberikan pernyataan menanggapi capaian tersebut. Ia menilai tingginya jumlah penonton bukan sekadar soal popularitas, melainkan bentuk kepercayaan publik terhadap ruang dialog yang dibangun melalui media sosial.
“Akhir tahun ini menjadi momentum evaluasi. Fast Respon Nusantara bisa mendapat perhatian publik dan berada di posisi strategis, diapit dua jenderal, menunjukkan bahwa suara masyarakat dan kontrol sosial tetap memiliki tempat. Ini bukan soal siapa paling viral, tapi bagaimana hukum dan keadilan terus dikawal,” ujar Agus Flores, Ketua Umum FRN.
Agus Flores menegaskan bahwa Fast Respon Nusantara akan terus berkomitmen menjaga marwah institusi, mendukung kerja-kerja penegakan hukum, serta menjadi jembatan aspirasi masyarakat secara kritis namun bertanggung jawab.
Capaian ratusan ribu penonton ini sekaligus menegaskan bahwa media sosial kini menjadi instrumen strategis dalam membangun partisipasi publik, memperkuat transparansi, serta mendorong dialog terbuka antara masyarakat, tokoh publik, dan institusi negara.
(Red)
