Jakarta, Detiksatu.id – Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho S.H., M.Hum., menekankan bahwa pejalan kaki merupakan pengguna jalan yang paling rentan, sehingga harus diberikan prioritas dan perlindungan khusus. Oleh karena itu, momen pelaksanaan Operasi Zebra 2025 yang berlangsung dari tanggal 17 hingga 30 November 2025 juga akan dimanfaatkan untuk mengintensifkan upaya perlindungan terhadap pejalan kaki.
“Pejalan kaki adalah simbol kemanusiaan di jalan raya. Mereka yang paling lemah harus dilindungi, bukan disingkirkan,” ujar Irjen Agus kepada wartawan Detiksatu.id, Sabtu (15/11/2025).
Kebijakan ini menjadi implementasi dari prinsip Vision Zero, yang menegaskan bahwa tidak ada korban jiwa yang dapat diterima di jalan raya, serta konsep Hierarchy of Road Users, yang menempatkan pejalan kaki pada posisi tertinggi dalam urutan prioritas keselamatan jalan.
Irjen Pol. Agus mengatakan, kedua prinsip tersebut menjadi dasar Korlantas Polri dalam menyusun langkah strategis berbasis sistem keselamatan manusia.
“Prioritas perlindungan terhadap pejalan kaki merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi warganya, sekaligus bagian integral dari penegakan hukum,” ungkap Kakorlantas Polri.
Irjen Pol. Agus Suryonugroho meminta seluruh jajaran lalu lintas di tingkat Polda hingga Polres menekankan pentingnya keselamatan pejalan kaki sebagai indikator utama kinerja. Keberhasilan seharusnya diukur bukan dari jumlah tilang, melainkan dari peningkatan kepatuhan masyarakat dan menurunnya angka kecelakaan.
“Korlantas Polri memiliki komitmen kuat untuk menciptakan ruang jalan yang aman, tertib, dan manusiawi demi kepentingan seluruh pengguna jalan,” jelasnya.
Melalui strategi terintegrasi yang mencakup penegakan hukum, pembenahan infrastruktur, edukasi publik, dan pemanfaatan teknologi, Korlantas Polri berupaya memastikan setiap langkah pejalan kaki di Indonesia terlindungi dalam sistem keselamatan yang berkeadilan.
Irjen Pol. Agus Suryonugroho menyampaikan lima langkah utama yang akan dilaksanakan secara nasional.
Pertama, penegakan hukum yang tegas dan humanis akan diimplementasikan melalui sistem ETLE statis dan mobile. Fokus utama penindakan adalah pelanggaran yang tidak memprioritaskan pejalan kaki dan pelanggaran marka penyeberangan. Petugas tetap mengedepankan edukasi agar penegakan hukum berjalan proporsional dan bersifat mendidik.
Kedua, penguatan fasilitas penyeberangan yang aman diimplementasikan melalui koordinasi lintas instansi (Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, Kementerian PUPR, dan pemerintah daerah). Langkah ini mencakup penataan zebra cross yang jelas, pemasangan pelican crossing, pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) atau underpass di titik rawan, serta penempatan petugas Polantas dan Pramuka Lantas pada jam-jam padat untuk membantu masyarakat menyeberang.
Ketiga, edukasi publik dan kampanye kesadaran melalui gerakan STOP, LIHAT, JALAN menyasar sekolah, kampus, perkantoran, dan komunitas ojek online. Kampanye ini juga disebarluaskan melalui media sosial Polri dan media lokal, dengan pesan utama bahwa budaya tertib dimulai dari menghormati pejalan kaki.
Keempat, merevitalisasi peran Polantas di lapangan melalui program “Polantas Menyapa” di titik penyeberangan padat. Petugas akan berfungsi sebagai pengarah dan pelindung pejalan kaki, mewujudkan kehadiran polisi yang humanis, komunikatif, dan melayani.
Kelima, sistem manajemen keselamatan berbasis teknologi mengintegrasikan CCTV, ETLE, radar, dan manajemen lalu lintas cerdas (smart traffic management) untuk menganalisis titik rawan kecelakaan pejalan kaki. Analisis ini menghasilkan data prioritas penataan kota dan kebijakan berbasis data yang akurat, bukan asumsi.
(Red/Rezha LDD)
