Palu- Detiksatu.id ll Kredibilitas aparat kepolisian di Sulawesi Tengah kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah laporan masyarakat yang seharusnya mendapat perhatian serius justru terkesan diabaikan. Kondisi ini memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian yang terus menggaungkan slogan Polri Presisi.
Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Tengah (LBH Sulteng) menyoroti lemahnya respons Polda Sulteng dalam menangani berbagai kasus hukum.
Direktur LBH Sulteng, Julianer SH, menilai bahwa Kapolda Sulteng, selaku pemimpin tertinggi di wilayah hukum tersebut, harus dievaluasi atas kinerjanya.
“Kapolda adalah pengendali utama di Polda Sulteng. Jika pemimpinnya lemah, bagaimana dengan jajarannya?” ujar Julianer kepada wartawan, Jumat (31/01/2025).
Dia mencontohkan berbagai kasus yang hingga kini belum mendapat penyelesaian yang jelas, mulai dari tindak pidana umum hingga maraknya tambang ilegal.
“Irjen Pol Agus Nugroho di awal tampak tegas, tapi sekarang justru terkesan membiarkan tambang ilegal tetap beroperasi,” kritiknya.
Selain itu, Julianer juga menyinggung kasus kematian tahanan yang hingga kini belum ada kejelasan hukum. “Kasus kematian warga Birobuli, Mugni, sudah setahun mengendap di Polda Sulteng, tanpa ada perkembangan berarti,” ujarnya.
Dengan berbagai catatan tersebut, LBH Sulteng mendesak Kapolri untuk segera mengevaluasi kinerja Kapolda Sulteng. “Sulteng butuh polisi yang benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan hanya sekadar berjanji tanpa tindakan,” tegas Julianer.(*)
Red
