SURABAYA, Detiksatu.id– Kapolri telah mencanangkan berbagai program untuk membangun Polri yang Presisi, profesional, dan dicintai rakyat. Namun, program-program ini justru kerap terganjal oleh para bawahan yang tidak menjalankannya dengan sungguh-sungguh.
Dari tindakan cepat dalam merespons laporan masyarakat, pengelolaan media sosial untuk keterbukaan informasi, hingga merangkul para ulama sebagai mitra strategis, semuanya seakan hanya menjadi teori di atas kertas bagi sebagian anggota Polri yang masih malas dan tidak disiplin.
“Kita harus jujur, yang merusak nama Polri bukan masyarakat, bukan media, tetapi anggota-anggota sendiri yang tidak menjalankan amanat Kapolri! Kalau tidak ada tindakan tegas, kepercayaan masyarakat akan semakin luntur,” ujar Ketua Umum PW FRN Counter Polri, R. Mas MH Agus Rugiarto, SH.
Banyak laporan masyarakat yang mengeluhkan lambannya respons Polri terhadap aduan di lapangan. Padahal, Kapolri sudah menginstruksikan agar tindakan cepat menjadi prioritas. Begitu juga dengan pemanfaatan media sosial, yang seharusnya menjadi sarana interaksi dan edukasi hukum, malah terbengkalai di berbagai satuan kepolisian daerah.
Yang lebih memprihatinkan, masih ada anggota yang bersikap arogan terhadap ulama dan tokoh agama. Padahal, Kapolri telah menegaskan pentingnya sinergi antara kepolisian dan ulama untuk menjaga stabilitas keamanan di tengah masyarakat.
“Kalian itu bawahan, tugasnya menjalankan program Kapolri, bukan seenaknya sendiri! Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan gara-gara ulah kalian!” tegas Agus Rugiarto.
Masyarakat menunggu ketegasan Kapolri dalam menindak anggota yang enggan bekerja secara profesional. Sebab jika dibiarkan, Polri bukan hanya kehilangan kredibilitas, tetapi juga gagal menjalankan amanat sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan rakyat.
(Red)
