Jakarta – Ketua Umum PW FRN Counter Polri, Agus Flores, mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan, untuk menjaga kondusivitas nasional dan tidak membangun narasi yang berpotensi menimbulkan kegaduhan publik, menyusul sorotan terhadap kinerja Kapolda Kalimantan Barat (Kalbar) Irjen Pol. Dr. Pipit Rismanto.
Menurut Agus Flores, kritik terhadap institusi kepolisian merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Namun demikian, ia menekankan bahwa kritik seharusnya disampaikan secara objektif, proporsional, dan bertanggung jawab.
“Dalam negara hukum, kritik adalah hal yang wajar. Namun perlu disampaikan secara elegan dan berimbang agar tidak menciptakan persepsi keliru di tengah masyarakat. Saya mendukung Kapolda Kalbar untuk tetap fokus menjalankan tugas penegakan hukum,” ujar Agus Flores di Jakarta.
Agus menilai, Irjen Pol. Pipit Rismanto merupakan perwira tinggi Polri yang memiliki rekam jejak dan komitmen kuat dalam penegakan hukum, khususnya dalam upaya pemberantasan aktivitas ilegal yang merugikan negara dan merusak lingkungan.
“Kapolda Kalbar telah menunjukkan komitmen dalam menindak pelanggaran hukum, termasuk pertambangan ilegal. Upaya tersebut tentu membutuhkan proses dan sinergi lintas sektor, bukan sekadar penilaian sepihak,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Agus Flores menegaskan bahwa persoalan pertambangan emas tanpa izin (PETI) merupakan masalah struktural yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta masyarakat untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan.
“Penegakan hukum harus berjalan seiring dengan pendekatan sosial dan kebijakan yang komprehensif. Kita tidak bisa membebankan seluruh persoalan ini hanya kepada satu institusi,” jelasnya.
Agus juga mengimbau agar seluruh pihak yang memiliki data atau temuan di lapangan dapat menempuh jalur hukum dan mekanisme resmi yang tersedia, sehingga penanganan persoalan dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel.
“Mari kita jadikan kritik sebagai masukan konstruktif, bukan alat untuk membangun kegaduhan. Kepentingan bangsa dan kepercayaan publik terhadap institusi negara harus menjadi prioritas bersama,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Polda Kalimantan Barat belum menyampaikan keterangan resmi terkait sorotan yang berkembang. Namun Polri secara nasional menegaskan komitmennya untuk terus menegakkan hukum dan menjaga kelestarian lingkungan sesuai arahan Presiden dan Kapolri.
(Red/Tim FRN)
