Jakarta, Detiksatu.id – Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Fast Respon (PW FRN) Counter Polri, R. Mas MH Agus Rugiarto SH, mengungkapkan bahwa dari 93 aduan yang diterima dari para wartawan, hanya 32 kasus yang berhasil diselesaikan hingga akhir tahun ini.
Sementara itu, sebanyak 61 aduan lainnya masih dalam proses penyelesaian.
“Aduan-aduan ini beragam.
Yang terbesar adalah aduan terkait ghosting, pemblokiran nomor, dan beberapa temuan seperti dugaan backup judi, narkoba, BBM ilegal, tambang ilegal, keberatan dalam penyidikan, tilang lalu lintas, pelanggaran UU ITE, rokok ilegal, dan lainnya,” jelas Agus kepada awak media.
Agus menegaskan bahwa 61 aduan yang belum terselesaikan memerlukan penggalian bukti tambahan.
“Sebagai Ketua Umum dengan latar belakang pengacara, saya harus memastikan ada dua alat bukti yang kuat sebelum melaporkan aduan tersebut ke Propam atau Wasidik.
Jadi, kami tidak bisa serta-merta melanjutkan kasus yang bukti-buktinya belum lengkap,” ujarnya.
Agus juga menyoroti permasalahan ghosting dan pemblokiran nomor oleh oknum polisi.
Menurutnya, penyelesaian masalah ini berada di tangan Kapolri.
“Saya sudah mengirim surat yang berisi nama-nama oknum polisi yang melakukan ghosting, berdasarkan laporan dari wartawan.
Dalam surat tersebut, saya juga menyertakan alasan dan detail setiap kasus ghosting serta pemblokiran nomor,” ungkap Agus.
Ketika ditanya tentang program kerja PW FRN untuk tahun 2025, Agus menyatakan akan menyesuaikan dengan program yang dirancang oleh Kapolri.
“Kami akan mengikuti apa yang menjadi program Kapolri untuk masyarakat. Itu yang akan kami bantu sosialisasikan,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa program kerja PW FRN bersifat dinamis, menyesuaikan dengan kebutuhan dan fokus program Polri.
Sementara itu, Sekretaris Umum (Sekum) Mabes Polri menyebutkan bahwa banyak surat dari FRN telah diterima.
“Kami tidak memilah satu per satu.
Silakan tanyakan langsung ke FRN mana saja yang sudah ditanggapi,” ujar Sekum tersebut.
PW FRN terus berupaya menjembatani kepentingan wartawan dan Polri agar pengaduan yang masuk dapat ditangani dengan cepat dan tepat sesuai prosedur hukum.
M. Efendi
