Opini, Detiksatu.id – Kelangkaan gas elpiji tiga kilogram menjadi permasalahan serius di berbagai daerah di Indonesia.
Kondisi ini dipicu oleh kebijakan baru pemerintah yang melarang pengecer menjual gas bersubsidi secara langsung ke masyarakat.
Akibatnya, warga kini hanya bisa membeli gas di pangkalan resmi Pertamina, yang berujung pada antrean panjang dan meningkatnya kesulitan dalam memperoleh gas elpiji.
Kebijakan ini sebenarnya bertujuan untuk memastikan distribusi gas subsidi lebih tepat sasaran dan mengurangi penyalahgunaan.
Namun, di lapangan, masyarakat kecil justru semakin kesulitan.
Sebelumnya, warga bisa membeli gas dengan mudah di pengecer terdekat, tetapi kini mereka harus menempuh jarak lebih jauh untuk mendapatkannya di pangkalan resmi.
Keluhan datang dari ibu rumah tangga yang harus mengantre lama untuk mendapatkan gas, sementara mereka juga harus tetap mengurus keluarga.
Selain itu, pelaku usaha mikro seperti pedagang makanan, pengrajin roti, dan pemilik warung makan juga terdampak.
Mereka sangat bergantung pada gas elpiji tiga kilogram untuk operasional sehari-hari, dan kesulitan mendapatkannya bisa mengancam kelangsungan usaha mereka.
Salah satu alasan pemerintah menerapkan kebijakan ini adalah untuk memastikan harga gas di pangkalan resmi tetap terjangkau.
Namun, di banyak daerah, harga gas elpiji di pangkalan resmi justru lebih mahal dibandingkan di pengecer sebelumnya.
Ditambah dengan ongkos transportasi ke pangkalan, biaya yang harus dikeluarkan masyarakat semakin besar.
Pemerintah berargumen bahwa kebijakan ini diperlukan untuk mengurangi penyalahgunaan subsidi oleh pihak yang tidak berhak. Namun, kritik terus bermunculan.
Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menilai bahwa pelarangan pengecer justru akan memperburuk kelangkaan dan tidak menyelesaikan akar permasalahan distribusi gas subsidi.
Banyak pihak mendesak pemerintah untuk segera meninjau ulang kebijakan ini dan mencari solusi yang lebih efektif.
Selain memastikan distribusi yang lebih adil, pemerintah juga diminta untuk berkomunikasi lebih baik dengan masyarakat agar kebijakan yang diterapkan tidak justru merugikan kelompok yang paling membutuhkan.
Sementara itu, masyarakat hanya bisa berharap agar pasokan gas elpiji tiga kilogram segera kembali normal, sehingga mereka tidak perlu lagi menghadapi antrean panjang dan harga yang semakin mencekik.
“Redpel”
