Jakarta, – Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho S.H., M.Hum., secara terbuka mengakui bahwa praktik pungutan liar (pungli) dan percaloan masih menjadi tantangan serius di internal kepolisian lalu lintas (Polantas).
Pernyataan tegas ini disampaikan pada Selasa (30/12/2025). Irjen Agus menekankan bahwa praktik transaksional tersebut sangat bertentangan dengan semangat reformasi kultural yang tengah digaungkannya, yakni mengubah paradigma dari budaya “dilayani” menjadi “melayani” masyarakat.
“Kami yakin dengan semangat melayani, institusi ini dapat berubah menjadi lebih baik demi kepentingan publik,” ujar Kakorlantas.
Sebagai langkah konkret, Kakorlantas mengklaim telah menginstruksikan larangan keras terhadap segala bentuk pelayanan transaksional kepada seluruh jajaran, mulai dari tingkat Kapolda hingga Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) di seluruh Indonesia. Langkah ini merupakan penegasan komitmen Polri dalam memastikan pelayanan publik, khususnya di bidang lalu lintas, bersih dari interaksi koruptif.
Lebih lanjut, Irjen Pol. Agus Suryonugroho menegaskan akan memberikan sanksi berat bagi personel yang masih nekat melakukan pungli. Ia bahkan menggunakan istilah keras bahwa oknum yang merusak citra institusi tersebut layak untuk “di-blender”. Penegasan ini mengindikasikan keberanian pimpinan Korlantas untuk mengambil tindakan ekstrem guna menjaga integritas kepolisian.
Dukungan dari Fast Respon Nusantara (FRN)
Komitmen Kakorlantas tersebut mendapat dukungan penuh dari Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Fast Respon (FRN), R. Mas MH Agus Rugiarto SH, atau yang akrab disapa Agus Flores.
“Kalau Kakorlantas blender oknum Polisi merusak institusi Lantas, nanti saya bantu blender” tegasnya.
Melalui keterangannya di media Detik Satu.Id pada Kamis (1/1/2026), Agus Flores membenarkan bahwa masih banyak oknum Polantas yang menggunakan cara-cara lama yang merusak nama baik institusi Polri.
“Apa yang disampaikan Kakorlantas Polri itu benar adanya. Masih ada oknum yang merusak citra institusi. Kalau Kakorlantas mau ‘blender’ oknum Polisi yang merusak institusi Lantas, nanti saya bantu blender,” tegas tokoh yang dijuluki Jenderal Kupu-Kupu tersebut.
Dukungan dari elemen masyarakat dan media ini diharapkan dapat mempercepat pembersihan internal di tubuh Polantas, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih transparan dan profesional.
(Red)
