Detiksatu.id | Banyuwangi – Perayaan Hari Jadi Banyuwangi (HARJABA) ke-254 melalui Konser dan Drama Musikal Jagapati dinilai bukan sekadar acara seremonial biasa, melainkan representasi telanjang dari bagaimana kekuasaan bekerja: memoles citra, menyederhanakan makna, dan menjauhkan rakyat dari hakikat perayaan itu sendiri.
Kritik radikal dilontarkan Raden Teguh Firmansyah, pengkaji filsafat logika berpikir. Ia menyebut gelaran tersebut sebagai simbol kegagalan pemerintah daerah dalam memahami makna kebersamaan yang sesungguhnya.
“Ketika ‘tandang bareng’ dibatasi kuota, disaring aplikasi, dan dipusatkan di ruang aman kekuasaan, maka itu bukan kebersamaan, itu adalah ilusi kolektif yang diproduksi negara,” tegas Raden, Kamis (18/12/2025).
Menurutnya, kebijakan pembatasan penonton dan kewajiban teknologi bukan sekadar persoalan teknis, melainkan bentuk baru eksklusi sosial yang dibungkus dengan bahasa modernitas.
“Ini bukan soal aplikasi atau kuota. Ini soal relasi kuasa. Negara menciptakan syarat agar rakyat patuh, bukan agar rakyat dilayani. Di titik itu, perayaan berubah menjadi instrumen kontrol,” ujarnya.
Raden menyebut, secara filosofis, Hari Jadi Banyuwangi seharusnya menjadi ruang pembebasan, tempat rakyat hadir tanpa sekat. Namun yang terjadi justru sebaliknya: rakyat diposisikan sebagai objek tontonan, bukan subjek sejarah.
“Kekuasaan hari ini takut pada kerumunan yang sadar. Maka yang dihadirkan adalah keramaian yang steril, jinak, dan terkurasi,” katanya.
Ia juga mengkritik keras kecenderungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, khususnya kepemimpinan Bupati Ipuk Fiestiandani, yang menurutnya terus-menerus berlindung di balik panggung kota dan ritual seremoni.
“Dalam logika berpikir saya, ini adalah politik penghindaran. Kota dijadikan benteng, panggung dijadikan tameng. Wilayah pinggiran, terutama Banyuwangi selatan, sengaja disingkirkan karena di sanalah kenyataan terlalu keras untuk dipertontonkan,” ungkap Raden.
Raden menilai pola tersebut sebagai bentuk kebohongan simbolik, ketika pemerintah sibuk memproduksi citra kemajuan, sementara realitas ketimpangan dibiarkan membusuk di luar sorotan lampu panggung.
“Seremoni bukan lagi alat pemersatu, tapi candu kekuasaan. Ia menenangkan, memabukkan, sekaligus membungkam. Rakyat diajak bersorak agar lupa berpikir,” lanjutnya.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa ketika anggaran publik digelontorkan besar-besaran untuk pertunjukan, sementara ruang partisipasi dipersempit, maka demokrasi lokal sedang dilucuti secara perlahan.
“APBD bukan kitab suci penguasa. Ia adalah kontrak moral dengan rakyat. Setelah panggung dibongkar dan musik dihentikan, yang tersisa hanyalah satu pertanyaan: untuk siapa uang itu bekerja?” tegasnya.
Raden menutup pernyataannya dengan seruan kesadaran kritis, bukan euforia kosong.
“Rakyat tidak kekurangan hiburan. Rakyat kekurangan kejujuran. Selama pemerintah lebih sibuk merayakan diri sendiri daripada mendengar jeritan wilayahnya, maka setiap Hari Jadi hanyalah perayaan usia kekuasaan, bukan usia keadilan,” pungkasnya.
