Detik Satu, JAKARTA – Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Indonesia–Jepang, Rachmat Gobel, menyerukan perlunya penguatan peran strategis Pemerintah Jepang dalam mendukung percepatan pembangunan kawasan Indonesia timur, sebuah wilayah yang hingga kini masih menghadapi ketertinggalan struktural dibandingkan Indonesia bagian barat.
Menurut Gobel, kemitraan Indonesia–Jepang perlu diarahkan secara lebih terfokus pada sektor-sektor mendasar yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, sekaligus mampu menciptakan dampak jangka panjang.
Ia menyoroti pentingnya penyediaan air bersih, peningkatan kapasitas petani muda, serta program pertukaran guru sebagai fondasi utama pembangunan berkelanjutan di kawasan timur Indonesia.
“Pengadaan air bersih, pelatihan petani muda, dan pertukaran guru merupakan tiga sektor kunci yang sangat dibutuhkan. Jika ini diperkuat, dampaknya tidak hanya terasa hari ini, tetapi juga akan menentukan masa depan kesejahteraan masyarakat Indonesia timur,” ujar Gobel, Selasa, 13 Januari 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Gobel saat memimpin pertemuan resmi antara anggota parlemen Indonesia dan Jepang yang berlangsung di kompleks DPR RI.
Dalam kapasitasnya, GKSB berada di bawah naungan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, yang memiliki mandat memperkuat diplomasi parlemen sebagai bagian dari hubungan bilateral antarnegara.
Delegasi Jepang yang hadir merupakan anggota House of Councillors of Japan Official Development Assistance (ODA), sebuah program bantuan pembangunan Jepang yang telah menjangkau sekitar 190 negara berkembang di berbagai belahan dunia.
Dalam konteks kerja sama tersebut, Indonesia tercatat sebagai salah satu mitra utama, dengan porsi penerimaan bantuan ODA mencapai sekitar 11,3 persen dari total bantuan yang disalurkan Jepang secara global.
Sejak pertama kali menerima bantuan ODA pada 1968, Indonesia telah memperoleh dukungan pembangunan dengan nilai yang sangat signifikan.
Hingga tahun 2016, total bantuan ODA yang diterima Indonesia tercatat mencapai 49,5 miliar dolar Amerika Serikat. Delegasi parlemen Jepang dalam pertemuan ini dipimpin oleh Ishida Masahiro, bersama Adachi Masahi, Koga Chikage, dan Ueda Kiyoshi. Turut hadir pula perwakilan Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, Atase Politik Tanaka Motoyasu dan Kumakura Aya.
Dalam paparannya, Gobel menekankan bahwa ketimpangan pembangunan antara Indonesia timur dan barat masih menjadi tantangan besar nasional. Ia mengungkapkan, kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) kawasan Indonesia timur baru mencapai sekitar 21 persen, sementara Indonesia barat mendominasi dengan kontribusi sebesar 79 persen.
Fakta ini semakin diperkuat dengan data kemiskinan, di mana sembilan dari sepuluh provinsi termiskin di Indonesia berada di kawasan timur.
Ketertinggalan tersebut juga tercermin pada kualitas sumber daya manusia. Seluruh sepuluh provinsi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah berasal dari Indonesia timur.
Hal yang sama terjadi pada indikator prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, di mana sepuluh provinsi dengan kondisi terburuk juga seluruhnya berada di wilayah timur Indonesia.
Terkait penyediaan air bersih, Gobel menjelaskan bahwa persoalan ini menjadi tantangan serius karena membutuhkan investasi yang besar dan infrastruktur yang memadai.
Banyak wilayah di Indonesia timur, khususnya daerah terpencil, masih mengalami keterbatasan akses terhadap air bersih yang layak.
“Masalah air bersih bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menyangkut kesehatan masyarakat secara luas. Keterbatasan air bersih berdampak langsung pada kualitas hidup, meningkatnya risiko penyakit, hingga persoalan stunting,” ungkapnya.
Selain itu, Indonesia timur juga menghadapi tantangan besar dalam sektor pangan. Tingginya biaya logistik serta keterbatasan budaya dan teknologi pertanian menjadi faktor penghambat peningkatan produksi.
Oleh karena itu, Gobel menilai pelatihan petani muda melalui kerja sama internasional menjadi langkah strategis yang tidak bisa ditunda.
“Petani muda perlu mendapatkan akses pembelajaran langsung ke Jepang, negara yang telah terbukti unggul dalam teknologi dan teknik pertanian modern. Transfer pengetahuan ini akan menjadi kunci dalam meningkatkan produktivitas dan memperkuat ketahanan pangan,” jelas Gobel.
Ia juga menyinggung pengalamannya saat menjalin kerja sama dengan Jepang di Provinsi Gorontalo melalui program REDD+ (Reduction Emissions from Deforestation and Forest Degradation).
Program tersebut mencakup penanaman kakao dan mangrove, yang tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga memberikan nilai ekonomi yang nyata.
“Hasilnya sangat positif. Kakao dari Gorontalo berhasil menembus pasar Jepang. Saat ini bahkan sedang berjalan program penanaman lima juta pohon kelapa,” ungkapnya.
Menurut Gobel, program di sektor pertanian dan perkebunan tersebut tidak hanya berkontribusi dalam upaya pengendalian perubahan iklim dan pemanasan global, tetapi juga menjadi bagian penting dari solusi atas ancaman krisis pangan dunia.
Berdasarkan data prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, kondisi Indonesia timur masih berada pada level yang mengkhawatirkan. Oleh karena itu, Gobel menegaskan bahwa sektor pangan harus menjadi fokus utama dalam agenda kerja sama Indonesia–Jepang ke depan.
Selain pembangunan ekonomi dan pangan, Gobel juga menekankan pentingnya pertukaran guru antara Indonesia timur dan Jepang sebagai strategi mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Melalui pertukaran guru, akan terjadi alih pengetahuan, nilai, dan budaya kerja. Inilah kunci untuk mempercepat kebangkitan Indonesia timur dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya,” pungkas Gobel.
