Palu-Detiksatu.id- Marwan AK,ketua DPW Lembaga Pemberantasan Korupsi (LPK) Wilayah Sulawesi Tengah melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa melalui sistem E-Purchasing di Kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah. Laporan tersebut telah diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah untuk ditindaklanjut.
LPK menemukan indikasi kolusi antara Pejabat Pengadaan BJ (PPBJ) dengan penyedia jasa, CV. Pranata Karya,Memberikan Kuasa kepada inisial (TF).Bukti percakapan WhatsApp menunjukkan Pejabat Pengadaan, inisial (L), diduga mengatur proses “klik” di sistem E-Katalog untuk memastikan CV. Pranata Karya memenangkan paket pengadaan. Selain itu, terdapat dugaan pemberian komitmen fee sebesar 20% dari nilai kontrak.
LPK menyoroti pengadaan belanja modal kursi kerja pejabat senilai Rp. 800.910.000,-. Pembayaran sebesar Rp. 799.650.000,- dilakukan pada 24 Desember 2024, padahal barang belum diterima. Hal ini melanggar prosedur pengadaan yang mewajibkan pemeriksaan barang sebelum pembayaran.
LPK mengumpulkan beberapa bukti penting, termasuk:
– Salinan percakapan WhatsApp antara Pejabat Pengadaan dan penyedia jasa.
– Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) tertanggal 24 Desember 2024.
– Nota angkutan barang yang menunjukkan pengiriman dilakukan setelah pembayaran.
LPK mengidentifikasi delapan potensi kecurangan, termasuk persekongkolan harga, biaya klik, dan ongkos kirim fiktif. Indonesia Corruption Watch (ICW) merekomendasikan peningkatan transparansi dan pengawasan sistem e-purchasing oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Di konfirmasi Hingga berita ini ditayangkan, Inspektorat Pembantu I (S) belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan korupsi ini.
Di konfirmasi terpisah Lewat watsapp,(L) Silahkan tujukan pengaduan bapak ke e-pengaduan LKPP.
Pihak lain sudah di konfirmasi sampai berita ini tayang belum mendapatkan konfirmasi.
korupsi di Inspektorat Sulawesi Tengah ini menjadi ujian bagi komitmen pemerintahan baru dalam memberantas korupsi,bebernya..
Gubernur Sulawesi Tengah diharapkan untuk mengambil tindakan mengingat hal ini melibatkan institusi yang berperan penting dalam pengawasan internal pemerintah daerah” tegasnya.
Perumpamaan menyapu lantai dengan sapu yang kotor hendaknya tidak terjadi di dalam lingkup pemerintahan Gubernur Sulawesi Tengah yang baru saja dilantik.
Masyarakat menantikan tindak lanjut dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah untuk mengungkap kebenaran dan memastikan keadilan ditegakkan tutupnya.
