Jakarta– Jangan Terus Terus Dikambing Hitamkan Polri, dengan Tambang Ilegal, Buktinya Ada Pemain Istana Berinisial 2 Huruf, tak pernah tersentuh Hukum, sehingga Agus Flores Berharap Kapolri Harus Tegas Ungkapkan Semua Pemain Tambang.
Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Fast Respon Nusantara (PW.FRN) yang juga Counter Polri, Agus Flores, menyoroti tajam praktik tambang ilegal yang hingga kini masih marak di berbagai daerah di Indonesia, bukan Oknum Polisi saja, oknum Tentara, Oknum Menteri, Oknum Istana dan lain sebagainya masuk pusaran Gurita Tambang Ilegal.
Menurut Agus Flores, praktik tambang ilegal tidak mungkin bisa berjalan tanpa adanya keterlibatan banyak pihak di berbagai lini kekuasaan. Ia menegaskan bahwa selama ini publik terlalu digiring untuk menuduh aparat kepolisian semata, padahal rantai pemain tambang ilegal jauh lebih luas.
“Kalau mau jujur, pemain tambang itu berantai. Bukan hanya oknum polisi, tapi juga oknum tentara, jaksa, ormas, wartawan, menteri, anak menteri, orang istana, bahkan keluarga partai dan oknum BIN. Semua diduga ikut bermain,” tegas Agus Flores.
Ia menyayangkan munculnya narasi publik yang seolah menjadikan institusi kepolisian sebagai kambing hitam. Menurutnya, selama jaringan besar ini tidak dibersihkan secara menyeluruh, mustahil tambang ilegal bisa diberantas.
“Masa cuma polisi yang dikambinghitamkan? Saya yakin kalau oknum-oknum itu tidak dibersihkan, jangan harap tambang ilegal bisa bersih,” ujarnya lagi.
Agus Flores mencontohkan, hingga kini aktivitas tambang ilegal masih berlangsung di berbagai wilayah seperti Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan, Papua, NTB, NTT, Bali, Maluku, Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, dan daerah lainnya.
“Buktinya, tambang ilegal masih beroperasi seperti biasa. Artinya, ada kekuatan besar di balik semua ini,” tutupnya.
PW.FRN melalui Agus Flores berkomitmen terus mengawal isu tambang ilegal secara independen dan mendorong pemerintah serta aparat penegak hukum untuk bersikap jujur dan adil dalam menegakkan hukum.
(Redaksi)
