Sigi-Detiksatu.id//Dalam suasana yang kondusif dan tertib, puluhan perwakilan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Sigi menyampaikan aspirasi mereka di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sigi, Jalan Poros Palu-Kulawi, Ds.Maku,Kab.Sigi-Rabu (19/03/2025). Para petugas penyelenggara pemilu tersebut menuntut pembayaran honor Januari 2025 yang belum terealisasi.
Aksi yang diikuti sekitar 20 orang perwakilan PPS ini berlangsung dengan tertib di bawah pengawalan aparat kepolisian. Meski tidak dapat bertemu dengan Ketua KPU Sigi yang sedang berduka, para demonstran diterima oleh Pelaksana Harian (Plh) Ketua KPU Sigi- Subri, didampingi Ketua Divisi Data- Rosnawati, dan Sekretaris KPU Sigi- Pardin.
“Kedatangan kami hanya bertujuan menuntut apa yang menjadi hak kami,” ungkap Faturahman, salah seorang peserta aksi kepada wartawan. Ia menjelaskan bahwa kehadirannya bersama rekan-rekannya mewakili aspirasi seluruh anggota PPS yang tersebar di 176 desa di Kabupaten Sigi. Para peserta aksi berharap honor mereka dapat segera dibayarkan sebelum hari raya Lebaran.
Menanggapi tuntutan tersebut, Plh Ketua KPU Sigi, Subri menegaskan bahwa pihaknya terus mengupayakan pembayaran honor para petugas PPS. “Kami sudah berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan meminta agar dianggarkan dana sharing pembayaran honor. Bahkan sejak bulan Desember, kami sudah mengajukan surat berkaitan dengan dana sharing pembayaran honor petugas PPS,” jelasnya dalam wawancara terpisah.
Kegiatan penyampaian aspirasi ini berlangsung dalam situasi aman dan tertib di bawah pengamanan sekitar 55 personel dari Polres Sigi dan Polsek Dolo. Kabagops Polres Sigi, AKP Sidiq memberikan apresiasi kepada massa aksi yang telah menghubungi pihaknya sebelum melakukan unjuk rasa.
“Kegiatan ini terkoordinir dengan baik, jelas titik kumpulnya, sehingga sejak awal perjalanan menuju kantor KPU Sigi untuk berorasi, pihak kepolisian dapat mengawal dan mengamankan. Dengan demikian, masyarakat umum juga tidak terganggu dengan adanya aksi unjuk rasa ini,” tutur AKP Sidiq.
Ia juga menekankan bahwa menyampaikan aspirasi merupakan hak warga negara sebagaimana diatur dalam undang-undang. “Tugas kepolisian adalah mengamankan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau anarkis,” pungkasnya.
