Jakarta – Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy, mengungkapkan pentingnya efisiensi anggaran dalam rangka mendorong revolusi kultural di tubuh birokrasi Indonesia. Dalam pernyataan yang disampaikan kepada awak media di Gedung MPR/DPR RI, Rifqinizamy menyoroti sejumlah aspek birokrasi yang selama ini dinilai kurang efisien, seperti biaya perjalanan dinas, seremonial acara, serta penggunaan alat tulis kantor (ATK).
“Efisiensi anggaran ini menyasar hal-hal yang selama ini menjadi rutinitas birokrasi kita, seperti biaya perjalanan dinas, acara-acara seremonial, hingga penggunaan ATK. Dengan langkah efisiensi ini, kita berharap seluruh birokrasi di Indonesia dapat melakukan revolusi kultural di masing-masing institusinya,” jelas Rifqinizamy.
Dia menambahkan, tanpa adanya revolusi kultural, birokrasi di Indonesia akan terus menerus menghabiskan anggaran negara dengan cara yang tidak efektif. Di beberapa daerah, hampir 60% dari APBD digunakan untuk belanja pegawai beserta segala pernak-pernik dan biaya terkait lainnya (kosnya).
Lebih lanjut, Rifqinizamy menegaskan bahwa siap atau tidak siap, birokrasi harus siap untuk melakukan perubahan besar. “Siapa yang tidak siap dengan revolusi kultural ini, sebaiknya mundur dari birokrasi, karena jika dibiarkan, birokrasi kita akan menjadi toxic dan merugikan proses modernisasi serta penerapan sistem merit berbasis profesionalisme di masa depan,” tutupnya.
